Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai UMK 2026 senilai Rp3.605.983 dari tahun sebelumnya Rp3.313.500.

Besaran upah di Kabupaten Batu Bara kini mencapai Rp3.970.000 dari posisi tahun 2025 sebesar Rp3.676.000.

Kabupaten Padang Lawas mencatatkan UMK 2026 sebesar Rp3.478.237,41 naik dari Rp3.195.910.

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan angka UMK 2026 sebesar Rp3.690.000 dari sebelumnya Rp3.404.984.

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki standar upah minimum 2026 senilai Rp3.603.415 dari Rp3.327.621.

Kota Sibolga mencatatkan besaran UMK 2026 sebesar Rp3.668.667,50 naik dari tahun 2025 yang senilai Rp3.419.748.

Wilayah Kota Tanjungbalai menetapkan angka upah minimum 2026 sebesar Rp3.496.856,58 dari Rp3.244.606.

Kota Tebing Tinggi mempunyai UMK 2026 senilai Rp3.229.957,70 meningkat dari tahun sebelumnya Rp3.006.203.

Kota Medan mencatatkan angka UMK tertinggi di wilayah ini pada tahun 2026 sebesar Rp4.335.198 dari Rp4.014.072.

Besaran UMK Kota Binjai tahun 2026 ditetapkan senilai Rp3.367.913,55 dari posisi sebelumnya Rp3.075.365.

Wilayah Kota Padangsidimpuan memiliki standar upah minimum 2026 sebesar Rp3.416.803 dari Rp3.168.235.

Sebanyak 11 kabupaten dan kota lainnya tercatat tidak mengajukan UMK untuk tahun 2026.

Ketentuan tersebut terjadi karena daerah-daerah tersebut belum memiliki Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota.

Wilayah yang tidak menetapkan UMK ini meliputi Kabupaten Dairi serta Kabupaten Humbang Hasundutan.

Daerah lain yang juga mengikuti aturan serupa mencakup Kabupaten Samosir dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kabupaten Pakpak Bharat bersama Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat turut mengikuti kebijakan ini.

Wilayah Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan juga tidak mengajukan besaran UMK tersendiri.

Kota Gunungsitoli serta Kota Pematangsiantar melengkapi daftar wilayah yang mengikuti ketetapan umum.

Seluruh wilayah yang tidak mengajukan UMK tersebut secara otomatis memberlakukan UMP Sumatera Utara 2026.