Kondisi tersebut terjadi karena daerah-daerah tersebut belum memiliki lembaga Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota.

Wilayah yang tidak mengajukan UMK ini secara otomatis akan mengikuti besaran UMP Sumut 2026.

Kabupaten Dairi menjadi salah satu wilayah yang tidak mengajukan UMK tersendiri pada tahun ini.

Kabupaten Humbang Hasundutan juga termasuk ke dalam daftar wilayah yang mengikuti ketetapan UMP.

Kabupaten Samosir menerapkan standar pengupahan yang sama dengan ketentuan UMP Sumut 2026.

Kabupaten Padang Lawas Utara turut serta menggunakan acuan UMP dalam penetapan upah minimum.

Kabupaten Pakpak Bharat mengikuti aturan pengupahan provinsi karena ketiadaan dewan pengupahan lokal.

Kabupaten Nias menjadi salah satu daerah di kepulauan yang memberlakukan standar UMP.

Kabupaten Nias Barat menggunakan acuan UMP Sumut 2026 untuk standar upah minimum.

Kabupaten Nias Utara juga mengikuti ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Kabupaten Nias Selatan menerapkan standar UMP dalam kebijakan pengupahan daerahnya.

Kota Gunungsitoli turut masuk dalam daftar wilayah yang memberlakukan UMP Sumut 2026.

Kota Pematangsiantar melengkapi daftar wilayah yang tidak mengajukan UMK mandiri.