Pemerintah didesak untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi agar anggaran program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari alokasi dana pendidikan dalam APBN.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai tafsir konstitusi kini sudah sangat jelas.

Selama ini, penggabungan anggaran program tersebut ke dalam klaster pendidikan dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi.

Meskipun Mahkamah Konstitusi memberikan masa penyesuaian hingga APBN Tahun Anggaran 2028, pemerintah sebaiknya bergerak cepat sebagai wujud ketaatan terhadap hukum.

Kebijakan ini dipandang sebagai momentum yang tepat guna melaksanakan refocusing program. Tujuannya agar pendekatan intervensi gizi bisa berjalan lebih tepat sasaran.

Bantuan tersebut tidak perlu diberikan secara universal kepada seluruh anak. Prioritas utama dapat difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi.

Kelompok prioritas itu mencakup anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang memiliki risiko mengalami masalah gizi.

Berbagai kajian serta data Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa sasaran penerima manfaat bisa difokuskan kepada sekitar 26 juta orang.

Melalui pendekatan selektif tersebut, total kebutuhan anggaran diyakini mampu ditekan menjadi sekitar Rp60 triliun setiap tahunnya.

Langkah penghematan ini dinilai bakal menjaga keberlanjutan fiskal negara secara jangka panjang. Selain itu, anggaran pendidikan pun tidak akan tergerus oleh kebutuhan program lain.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani berpandangan bahwa pemisahan anggaran akan membuat pertanggungjawaban program menjadi semakin transparan.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menegaskan bahwa dana pendidikan tidak boleh lagi dipakai untuk membiayai penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis.