Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan resmi terkait uji materi ketentuan dana pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Putusan tersebut menyatakan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis wajib dipisahkan sepenuhnya dari alokasi anggaran pendidikan.

Alasan Pemisahan Anggaran

Sidang pengucapan putusan perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi di kawasan Jakarta Pusat.

Permohonan pengujian undang-undang ini diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa penggunaan dana pendidikan untuk program tersebut memicu ketidakseimbangan proporsionalitas.

Hal itu terjadi karena porsi anggaran yang besar terganggu sementara kewajiban konstitusional pembiayaan dasar belum terpenuhi.

Kewajiban Alokasi 20 Persen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan negara menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen.

Porsi minimal tersebut harus murni dialokasikan untuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana prasarana penunjang.

Mahkamah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis bukanlah komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan.

Batas Waktu Pemberlakuan

Pemisahan anggaran ini tidak langsung diterapkan pada tahun berjalan agar tidak membuat dokumen anggaran menjadi inkonstitusional.

Oleh karena itu, penyesuaian wajib dilakukan paling lambat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028.

Pemerintah menyatakan siap mematuhi putusan final and binding tersebut melalui koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat.