Persaingan ketat dalam memperebutkan arus investasi asing langsung di kawasan Asia Tenggara kembali menjadi sorotan serius para pelaku usaha.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia melaporkan bahwa negara tetangga memberikan opsi insentif yang jauh lebih menggiurkan.

Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia Akhmad Maruf Maulana menyampaikan hal tersebut dalam acara Rapat Kerja Nasional XXV HKI di Jakarta.

Negara kompetitor utama seperti Vietnam dan Thailand dinilai memiliki gerakan birokrasi yang jauh lebih responsif.

Kedua negara tersebut memberikan kejelasan insentif pajak dengan durasi perpanjangan yang jauh lebih cepat.

Kelambanan pengambilan keputusan birokrasi di Tanah Air dikhawatirkan membuat pemodal asing mengalihkan target relokasi pabrik.

Pihak swasta murni ini memohon dukungan dari pemerintah agar investasi yang didapat bisa segera terealisasi dengan cepat.

Pelaku usaha meminta pemerintah pusat segera merevisi dan mengambil langkah taktis guna melawan manuver fasilitas libur pajak.

Sementara itu, pemerintah memastikan berbagai insentif fiskal untuk Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak mengganggu daya saing.

Pemerintah mempertimbangkan agar lokasi fasilitas tersebut berada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus agar implementasinya efektif.

Susiwijono menyampaikan hal tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Senin.

Posisi fasilitas baru itu nantinya direncanakan berada di dalam kawasan ekonomi khusus di Bali agar saling melengkapi.