Badan Gizi Nasional langsung bergerak cepat melakukan perombakan tata kelola program.

Langkah pembenahan ini dilakukan dalam kurun waktu kurang dari sepekan sejak resmi menjabat.

Fokus utama perbaikan ini menyasar Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai aturan.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memimpin langsung proses penertiban satuan layanan yang bermasalah.

Penertiban tersebut mencakup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dinilai tidak memenuhi ketentuan berlaku.

Selain penertiban operasional, instansi ini juga melakukan penegakan disiplin terhadap pegawai.

Sanksi tegas dijatuhkan kepada para pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pembersihan unsur sumber daya manusia menjadi bagian penting dari pembenahan internal.

Hingga 27 Juli 2026, lembaga tersebut telah mengambil keputusan drastis terkait operasional satuan layanan.

Pemerintah mencatat penutupan permanen telah diberlakukan terhadap ratusan satuan layanan.

Total terdapat 833 SPPG yang ditutup secara permanen oleh pihak berwenang.

Bersamaan dengan penutupan tersebut, aliran dana dari pemerintah resmi dihentikan.

Penghentian pembayaran ini ditujukan langsung kepada satuan layanan yang sudah ditutup.

Kebijakan ketat ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas pelayanan gizi secara keseluruhan.

Langkah pembersihan ini menunjukkan komitmen serius dalam mengawal program pemerintah.

Penghentian pembayaran dari pemerintah tersebut mencakup seluruh unit satuan layanan yang dinilai sudah tidak layak beroperasi.

Kebijakan tegas ini diambil guna memastikan anggaran negara tersalurkan secara tepat sasaran demi perbaikan tata kelola program gizi nasional secara menyeluruh.