Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan kritik tajam terkait langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendirikan Universitas Republik Indonesia.

Mahfud menilai proses pendirian perguruan tinggi tersebut menyalahi mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kritik tersebut ia sampaikan murni berdasarkan aspek hukum dan tata kelola pemerintahan, tanpa ada pertimbangan politik di dalamnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, pendirian universitas wajib melalui tahapan yang jelas.

Tahapan tersebut meliputi studi kelayakan, penetapan program studi, serta penyediaan infrastruktur seperti lahan dan laboratorium sebelum pimpinan ditetapkan.

Dalam kasus Universitas Republik Indonesia, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan justru dilantik dengan gelar gubernur.

Pelantikan tersebut terjadi saat bentuk institusi, fakultas, hingga program studi dari kampus itu masih belum jelas bentuknya.

Mahfud menegaskan bahwa lembaga dan fasilitas kampus harus dibentuk terlebih dahulu sebelum pimpinan tertinggi universitas diangkat.

Selain itu, ia juga mempertanyakan penggunaan nomenklatur gubernur untuk memimpin sebuah universitas yang tidak dikenal dalam sistem pendidikan tinggi.

Jabatan resmi yang diakui oleh undang-undang pendidikan tinggi di Indonesia adalah rektor, bukan posisi gubernur.

Istilah gubernur umumnya hanya dipakai untuk akademi militer atau lembaga pelatihan khusus yang berbeda dari universitas.

Mahfud melontarkan sindiran keras terkait kejanggalan penggunaan istilah jabatan tersebut dalam lingkungan perguruan tinggi.