Partai Solidaritas Indonesia memberikan penegasan tegas terkait polemik dokumen pendidikan yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama menyebutkan bahwa dokumen tersebut hanya akan diperlihatkan jika ada instruksi majelis hakim.

Dasar utama bagi Jokowi untuk membawa dokumen pendidikan bukanlah desakan dari individu tertentu seperti Roy Suryo atau Dokter Tifa.

Pihak partai menyatakan bahwa Jokowi pernah menyampaikan kesiapan membawa seluruh ijazahnya langsung di dalam proses persidangan pengadilan.

Pernyataan itu mencakup ijazah tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga tingkat strata satu.

Langkah pembuktian dokumen pendidikan ini dipandang sebagai bagian dari mekanisme hukum formal yang harus dihormati.

Oleh karena itu, partai memilih untuk menunggu jalannya proses hukum resmi daripada memenuhi permintaan dari luar ruang sidang.

Kasus hukum ini sendiri mulai bergulir kembali setelah surat dakwaan sebelumnya sempat dinyatakan batal demi hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengumumkan jadwal sidang perdana dengan menggunakan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki oleh jaksa.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel menyampaikan bahwa agenda persidangan telah ditetapkan secara resmi.

Sidang pertama tersebut dijadwalkan akan mulai berlangsung pada hari Kamis, 6 Agustus 2026 mendatang.

Agenda utama pada awal persidangan ini berfokus pada pembacaan surat dakwaan baru yang sudah disusun ulang oleh pihak jaksa penuntut umum.