Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono membeberkan alasan dapur program Makan Bergizi Gratis dilarang memakai barang subsidi.

Aturan ini mencakup larangan penggunaan Minyakita, gas LPG 3 kilogram, hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Menurutnya, barang-barang bersubsidi tersebut mempunyai kuota yang terbatas bagi masyarakat yang memang berhak menerima.

Kebijakan pembatasan itu bukan hanya berlaku bagi program Makan Bergizi Gratis melainkan prinsip bantuan pemerintah.

Tujuannya supaya ketersediaan barang subsidi tetap terjaga bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan di lapangan.

Sudaryono menyatakan perhitungan anggaran program sejak awal sudah dirancang tanpa melibatkan alokasi barang subsidi.

Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib menggunakan bahan pangan dan energi non-subsidi.

Kebijakan tersebut berkaitan erat dengan kalkulasi biaya penyelenggaraan agar tidak mengandalkan subsidi.

Badan Gizi Nasional turut menyiapkan sistem transparansi menu makanan agar para orang tua dapat mengawasi.

Setiap dapur juga wajib memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan serta gizi yang baik.

Dapur program yang kedapatan melanggar aturan penggunaan barang bersubsidi dapat dikenai sanksi tegas.

Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, surat peringatan, hingga penghentian operasional bagi pelanggar.

Pembelian Sesuai Harga Acuan Pemerintah

Selain memperketat aturan penggunaan energi dan bahan pangan non-subsidi, pihak Badan Gizi Nasional juga menginstruksikan agar dapur program belanja komoditas seperti telur mengikuti harga acuan pemerintah.

Langkah penyesuaian harga acuan tersebut dimaksudkan untuk turut membantu menjaga stabilitas harga komoditas pangan di tingkat peternak secara berkelanjutan.