Kemendagri dan KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah
Kegiatan tersebut juga akan melibatkan pimpinan perangkat daerah, khususnya yang membidangi pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, keuangan, dan aset.
Selain itu, bidang pengadaan barang dan jasa, manajemen pemerintahan, manajemen SDM ASN, serta pelayanan publik.
Program ini akan dilaksanakan secara bertahap di sepuluh klaster daerah di seluruh Indonesia. Klaster pertama mencakup Aceh dan Sumatera Utara, disusul Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
Klaster berikutnya meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Ada pula klaster DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta klaster Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selanjutnya, kegiatan juga akan digelar di klaster Jawa Timur dan Bali, serta klaster Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Klaster Kalimantan mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Adapun klaster Sulawesi meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Klaster terakhir mencakup wilayah Maluku dan Maluku Utara.
Tito berharap melalui rangkaian kegiatan ini, setiap daerah dapat memetakan risiko korupsi di wilayah masing-masing.
Pemetaan itu diharapkan menghasilkan rencana aksi perbaikan tata kelola yang dilengkapi target penyelesaian yang jelas.
Ia menegaskan, sekuat apa pun instrumen pencegahan yang dibangun, faktor paling menentukan tetap integritas yang melekat pada diri kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Instrumen kelembagaan hanya menjadi penopang, bukan pengganti, dari komitmen pribadi para pemimpin daerah.
"Kita sangat menekankan agar rekan-rekan kepala daerah belajar dari pengalaman yang sudah ada.
Kasus-kasus yang ditegakkan atau ditindak oleh penegak hukum ini menjadi warning betul untuk memperkuat integritas masing-masing," tandasnya.
Tito berharap seluruh kepala daerah dapat menjadikan kasus-kasus penegakan hukum yang pernah terjadi sebagai bahan evaluasi.
Menurutnya, hal itu penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah.
Sejumlah pejabat dari KPK serta pihak terkait lainnya juga hadir.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






