Jagat media sosial kembali dibuat gaduh oleh sebuah polemik yang menyentuh rasa keadilan dan nasionalisme warga negara. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada sebuah kegiatan komunitas lari (running event) yang digelar di kawasan elit Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Event yang diduga diselenggarakan oleh sekelompok warga negara asing (WNA) ini viral setelah beredar bukti kuat yang menunjukkan adanya praktik diskriminasi berbasis kewarganegaraan, di mana warga negara Indonesia (WNI) secara terang-terangan dilarang untuk berpartisipasi.
 
Kasus ini tidak hanya memicu gelombang protes dari netizen, tetapi juga menarik perhatian serius dari pihak berwenang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, telah memberikan keterangan tegas terkait status perizinan acara tersebut, yang hingga saat ini dinyatakan belum memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat.
 

Awal Mula Viral: Bukti Tangkapan Layar yang Memantik Amarah Publik

Polemik ini bermula dari beredarnya sejumlah tangkapan layar (screenshot) percakapan di media sosial, khususnya melalui platform Instagram, yang menunjukkan proses seleksi peserta yang tidak adil. Dalam bukti yang viral tersebut, terlihat jelas bagaimana seorang calon peserta yang mengaku sebagai warga negara Indonesia (WNI) mendapatkan penolakan mentah-mentah dan tidak diberikan akses untuk bergabung dengan komunitas lari tersebut.
 
Ironisnya, dalam tangkapan layar lain yang beredar hampir secara bersamaan, terlihat bahwa pengajuan keikutsertaan dari seorang warga negara asing, yang mengaku berasal dari Jerman, justru diterima dengan tangan terbuka. Kontras perlakuan inilah yang menjadi bahan bakar utama kemarahan netizen. Banyak yang menilai bahwa tindakan penyelenggara tidak hanya tidak etis, tetapi juga melanggar semangat inklusivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap kegiatan komunitas, apalagi di tanah air sendiri.
 
Kolom komentar di berbagai unggahan yang membahas isu ini langsung dibanjiri oleh ribuan warganet yang menyuarakan kekecewaan. Mereka mempertanyakan legitimasi moral dan hukum dari penyelenggara yang dengan berani membatasi partisipasi berdasarkan paspor, bukannya berdasarkan minat atau kemampuan olahraga.