Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan proses verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial (bansos) terus berjalan.

Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

>>> Ledakan Dahsyat Rumah Mewah Grand Polonia Terekam CCTV

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial terkuat di dunia.

Ia menyebut berbagai program bantuan menjadi fondasi penting untuk menekan angka kemiskinan hingga nol persen.

Prabowo memaparkan sejumlah program di bawah koordinasi Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 10 juta keluarga.

Program Sekolah Rakyat memberikan layanan pendidikan berasrama kepada 44.635 siswa dari keluarga desil 1 dan 2.

Selain itu, Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) disalurkan kepada 83.357 penerima dengan nilai hingga Rp2,4 juta per tahun.

Program Pemberdayaan Sosial menjangkau 15 ribu penerima, dan Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) menyasar 2.810 penerima.

Presiden juga menyoroti program lain seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan bencana, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Prabowo meminta jajarannya memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor. Ia menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan tepat sasaran.

"Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," tegas Presiden.

>>> Polisi Selidiki Isu Tramadol Dipasok ke Jakarta Jelang Demo

Digitalisasi program bantuan sosial saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi. Sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.