Kontroversi Ulta Levenia Nababan: Sebut Jas Almamater UI sebagai 'Daster', Tenaga Ahli Utama KSP Ini Tuai Badai Kritik di Media Sosial
Ukuran Teks
Pernyataan ini sontak dianggap melampaui batas. Bagi komunitas akademik, jas almamater bukan sekadar pakaian, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan perjuangan intelektual mahasiswa. Menyamakannya dengan "daster" dinilai sebagai bentuk delegitimasi dan penghinaan terhadap institusi pendidikan setua dan sebesar Universitas Indonesia.
Reaksi publik pun tidak menunggu lama. Kolom komentar dan berbagai platform media sosial langsung dibanjiri oleh kritik tajam. Banyak pengguna internet menilai bahwa seorang pejabat publik, apalagi setingkat Tenaga Ahli Utama KSP, seharusnya memegang standar etika komunikasi yang lebih tinggi. Kritikan menyoroti adanya ketimpangan kuasa (power imbalance) dalam cara Ulta merespons kritik dari seorang mahasiswa.
Tak berhenti di situ, Ulta tampaknya semakin memanaskan suasana dengan membagikan tangkapan layar (screenshot) komentar yang juga mengkritik mahasiswi tersebut. Ia pun menyelipkan kalimat bernada sarkas yang mengarah pada figur politik tertentu. "Retorika-retorika kosong. Hmmm, mirip capres yang ono yahh. Siapa namanya?" tulisnya, menambahkan lapisan politis pada konflik yang sejatinya bisa diselesaikan secara akademis.
Kasus ini mengangkat kembali diskusi penting mengenai budaya kritik di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah dan jajarannya berhak meminta data yang akurat terkait evaluasi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis. Namun di sisi lain, cara menyampaikan kritik tersebut harus tetap menjunjung tinggi martabat lawan bicara, terlebih ketika yang dikritik adalah mahasiswa yang sedang belajar menyampaikan aspirasi publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi maupun permintaan maaf dari Ulta Levenia Nababan maupun pihak Kantor Staf Presiden terkait unggahan yang dianggap merendahkan tersebut. Publik kini menunggu apakah akan ada tindak lanjut institusional atau ini hanya akan tenggelam begitu saja di tengah hiruk-pikuk berita media sosial.
Insiden ini menjadi pengingat keras bagi siapa pun yang memegang jabatan publik: kata-kata memiliki bobot dan konsekuensi. Di era digital di mana setiap unggahan dapat direkam dan diperdebatkan oleh jutaan orang, kedewasaan dalam berargumen dan menghargai simbol-simbol akademik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Bagaimana menurut Anda? Apakah kritik yang disampaikan seorang pejabat harus selalu dibalut dengan etika yang ketat, ataukah kebebasan berekspresi di media sosial pribadi tetap menjadi hak mutlak? Ruang diskusi di kolom komentar masih terbuka lebar.
Update Terbaru
Rekam Jejak Kuswiyoto, Eks Dirut Pegadaian yang Tutup Usia
Rabu / 18-11-2026, 13:51 WIB
Reaksi Lucu Gabriel Magalhaes Usai Timnas Brasil Bungkam Singapura
Rabu / 18-11-2026, 13:49 WIB
Kecelakaan Pesawat Militer Rusia di Siberia Renggut 19 Nyawa
Rabu / 18-11-2026, 13:49 WIB
Rekomendasi Tempat Wisata Indoor di Bandung untuk Hindari Hujan
Rabu / 18-11-2026, 13:49 WIB
Realisasi Investasi KEK Kendal Melesat Serap Ratusan Ribu Pekerja
Rabu / 18-11-2026, 13:49 WIB
Pratinjau Argentina vs Kosta Rika: Scaloni Rotasi, Pemain Muda Dapat Kesempatan
Rabu / 18-11-2026, 13:48 WIB
Dua Laga 3-2! Portugal dan Norwegia Rebut Tiket Perempat Final Nations League
Rabu / 18-11-2026, 13:45 WIB
Comeback Gila Norwegia! Haaland Bawa Timnya ke Perempat Final Nations League
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Faktor Pemulihan Medis Tunda Proses Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Hacker Manfaatkan AI untuk Retas Sistem dalam Waktu 3 Jam Saja
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Lepas E6 EV Siap Meluncur di GAW 2026 dengan Bekal Baterai 67 kWh
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Carlos Forbs Warisi Nomor 7 Ronaldo dan Bawa Portugal Bekuk Wales
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Argentina Pesta 7-0 Lawan Kosta Rika, Tiga Brace Sekaligus Tanpa Messi
Rabu / 18-11-2026, 13:38 WIB
Umuh Muchtar Cium Upaya Menghalangi Persib Juara, Minta Pemain Waspada
Rabu / 18-11-2026, 13:36 WIB






