Pernyataan ini sontak dianggap melampaui batas. Bagi komunitas akademik, jas almamater bukan sekadar pakaian, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan perjuangan intelektual mahasiswa. Menyamakannya dengan "daster" dinilai sebagai bentuk delegitimasi dan penghinaan terhadap institusi pendidikan setua dan sebesar Universitas Indonesia.
 
Reaksi publik pun tidak menunggu lama. Kolom komentar dan berbagai platform media sosial langsung dibanjiri oleh kritik tajam. Banyak pengguna internet menilai bahwa seorang pejabat publik, apalagi setingkat Tenaga Ahli Utama KSP, seharusnya memegang standar etika komunikasi yang lebih tinggi. Kritikan menyoroti adanya ketimpangan kuasa (power imbalance) dalam cara Ulta merespons kritik dari seorang mahasiswa.
 
Tak berhenti di situ, Ulta tampaknya semakin memanaskan suasana dengan membagikan tangkapan layar (screenshot) komentar yang juga mengkritik mahasiswi tersebut. Ia pun menyelipkan kalimat bernada sarkas yang mengarah pada figur politik tertentu. "Retorika-retorika kosong. Hmmm, mirip capres yang ono yahh. Siapa namanya?" tulisnya, menambahkan lapisan politis pada konflik yang sejatinya bisa diselesaikan secara akademis.
 
>>> 84 Rekomendasi Tempat Nobar Final Piala Dunia 2026 di Jakarta: Dari Rooftop Mewah hingga Ruang Publik yang Meriah!
 
Kasus ini mengangkat kembali diskusi penting mengenai budaya kritik di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah dan jajarannya berhak meminta data yang akurat terkait evaluasi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis. Namun di sisi lain, cara menyampaikan kritik tersebut harus tetap menjunjung tinggi martabat lawan bicara, terlebih ketika yang dikritik adalah mahasiswa yang sedang belajar menyampaikan aspirasi publik.
 
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi maupun permintaan maaf dari Ulta Levenia Nababan maupun pihak Kantor Staf Presiden terkait unggahan yang dianggap merendahkan tersebut. Publik kini menunggu apakah akan ada tindak lanjut institusional atau ini hanya akan tenggelam begitu saja di tengah hiruk-pikuk berita media sosial.
 
Insiden ini menjadi pengingat keras bagi siapa pun yang memegang jabatan publik: kata-kata memiliki bobot dan konsekuensi. Di era digital di mana setiap unggahan dapat direkam dan diperdebatkan oleh jutaan orang, kedewasaan dalam berargumen dan menghargai simbol-simbol akademik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
 
Bagaimana menurut Anda? Apakah kritik yang disampaikan seorang pejabat harus selalu dibalut dengan etika yang ketat, ataukah kebebasan berekspresi di media sosial pribadi tetap menjadi hak mutlak? Ruang diskusi di kolom komentar masih terbuka lebar.