Sebuah undang-undang baru di Kentucky yang dirancang untuk melindungi proses grand jury resmi berlaku di seluruh negara bagian pada Rabu, 15 Juli 2026.

House Bill 305, yang dikenal sebagai Crystal Rogers Act, secara signifikan memperpanjang batas waktu daluwarsa untuk menuntut individu yang secara ilegal merekam atau membagikan kesaksian grand jury.

>>> Pemilik Klinik di NC Ditangkap karena Resep GLP-1 Tanpa Izin

Undang-undang ini disponsori oleh Perwakilan Candy Massaroni setelah investigasi FBI mengungkap bahwa anggota keluarga Brooks Houck, mantan pacar Crystal Rogers, diam-diam merekam proses grand jury pada tahun 2023.

Meskipun penyelidik kemudian menemukan rekaman rahasia tersebut, negara bagian tidak dapat mengajukan tuntutan karena batas waktu daluwarsa satu tahun sebelumnya telah berakhir.

Ketentuan Baru Crystal Rogers Act

Berdasarkan Crystal Rogers Act yang baru diberlakukan, batas waktu daluwarsa untuk merekam kesaksian grand jury secara ilegal meningkat dari satu tahun menjadi 10 tahun, dengan pelanggaran diklasifikasikan sebagai misdemeanor.

Selain itu, batas waktu untuk menuntut pembagian ilegal kesaksian tersebut diperpanjang menjadi lima tahun, dan tindakan membagikannya dinaikkan menjadi pelanggaran felony.

>>> BBC iPerbarui Jadwal: Drama Shakespeare Hapus, Proms 2026 Mulai

Menurut para pembuat undang-undang negara bagian, undang-undang ini bertujuan untuk membatasi pengungkapan ilegal proses rahasia, melindungi kerahasiaan grand jury, dan mencegah investigasi yang terganggu.

Para pendukung juga mencatat bahwa langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan melindungi keluarga korban dari tekanan lebih lanjut.

Nama undang-undang ini diambil dari Crystal Rogers, yang hilang pada tahun 2015 dan diduga meninggal.

Mantan pacarnya, Brooks Houck, dinyatakan bersalah atas pembunuhannya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tahun lalu.

>>> Vance dan Rogan Tolak Klaim Trump Dipilih Yesus untuk Bom Iran

Gubernur Andy Beshear menandatangani undang-undang bipartisan ini pada 13 April, setelah diperkenalkan pada awal sesi legislatif di bulan Januari.