Donald Trump mengecam Gubernur New York Kathy Hochul setelah ia memberlakukan moratorium satu tahun untuk pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI) berskala besar.

New York menjadi negara bagian pertama di AS yang menerapkan kebijakan tersebut pada Selasa lalu.

>>> Warga Houston Tuntut Investigasi Tembakan Maut ICE

Perintah eksekutif ini menargetkan fasilitas "hyperscale" untuk memberi waktu bagi regulator menetapkan standar lingkungan dan energi.

"Negara bagian New York telah membuat keputusan yang buruk," tulis Trump di platform Truth Social-nya. Ia mendesak agar kebijakan itu segera dicabut.

Trump menilai pembekuan itu bermotif politik.

Ia memperingatkan bahwa pembatasan semacam itu bisa mengusir investasi teknologi dan lapangan kerja yang menguntungkan ke negara bagian lain.

"Salah satu pendorong terbesar masa depan untuk lapangan kerja adalah pusat data. Mereka adalah mesin uang bagi negara bagian tempat mereka dibangun," tulis Trump.

Sambil mendorong deregulasi AI, Trump juga menyatakan bahwa pusat data harus membayar sumber daya mereka sendiri, bukan menerima insentif pajak.

>>> Prediksi Harga Huawei Pura 90s Pro Max di Indonesia: Rp22,6 Juta

"Pajak dan lapangan kerja itu adalah emas cair!

Semua pendapatan dan manfaat ini akan mengalir ke negara bagian merah, dan beberapa biru, di mana pusat data dicari sebagai sapi perah dengan pajak lebih rendah dan lapangan kerja rekor," tulisnya.

Gubernur Hochul membela larangan sementara itu dalam konferensi pers. Ia menekankan perlunya melindungi infrastruktur lokal dan sumber daya alam.

"Moratorium ini akan berlaku hingga satu tahun sementara New York menetapkan kerangka kerja terkuat untuk melindungi masyarakat, mengurangi risiko jaringan listrik, meminimalkan gangguan lahan, polusi suara, dan melindungi sumber daya alam, terutama pasokan air," kata Hochul.

Kekhawatiran atas biaya utilitas dan dampak lingkungan telah mendorong upaya serupa di seluruh AS.

>>> 20 Game PS2 Paling Berkesan Sepanjang Masa, Mana Favoritmu?

Seattle memberlakukan larangan lokal pada Juni lalu, dan beberapa negara bagian lain mempertimbangkan langkah serupa.