Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan Peraturan OJK (POJK) mengenai demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) rampung pada September 2026.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan hal tersebut usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (14/7).

>>> Kebakaran Hutan Melanda Inggris, Kepala Pemadam Kebakaran Peringatkan Tekanan Ekstrem

"Beberapa inisiatif baru seperti rencana demutualisasi bursa yang insyaallah nanti POJK-nya akan selesai di September," ujar Kiki, sapaan akrabnya.

Ketentuan demutualisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Aturan tersebut menegaskan tiga kementerian/lembaga yang dapat menjadi pemegang saham BEI, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (BPI Danantara).

Selain itu, OJK juga menyampaikan kepada pemerintah terkait rencana reformasi pasar modal yang telah dijalankan bersama BEI.

Kiki menyebut reformasi integritas pasar modal telah dilakukan, yang sebelumnya menjadi perhatian lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

>>> Polisi Gagalkan Penyelundupan 12 Motor Curian dari Jakarta ke Sumatra

"Kami menyampaikan update terkait dengan reformasi di pasar modal... semua concern dari MSCI sudah kami lakukan," terangnya.

Sementara itu, Menko Airlangga meminta OJK untuk menyiapkan peta jalan demutualisasi bursa sebelum K/L dapat masuk ke pasar modal.

"Porsinya kan ada roadmap-nya nanti. Makanya itu yang kami minta supaya roadmap-nya disiapkan," kata Airlangga.

DPR telah mensahkan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU PPSK dalam Rapat Paripurna pada Kamis (4/6).

>>> Pemkab Kudus Sidak Pajak Kendaraan ASN, 32 Objek Nunggak

Salah satu pokok materi dalam UU tersebut adalah Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal.