14 Negara Tegaskan Kembali Putusan Arbitrase Laut China Selatan
“Penentangan kuat kami terhadap penggunaan pasukan penjaga pantai, militer, dan milisi maritim untuk melecehkan, menghalangi, mengintimidasi operasi sah negara lain di laut atau di udara,” tegas negara-negara tersebut.
Negara-negara sekutu mencatat bahwa perselisihan teritorial yang sudah berlangsung lama harus ditangani melalui jalur diplomatik damai sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku.
“Kebebasan navigasi dan penerbangan serta penggunaan laut lain yang sah secara internasional sebagaimana tercermin dalam UNCLOS,” demikian pernyataan mereka.
Deklarasi bersama menekankan preseden hukum yang kuat yang ditetapkan oleh mahkamah mengenai sengketa teritorial antara kedua negara tetangga Asia tersebut.
“Ini adalah tonggak penting dan bersifat final, mengikat secara hukum, dan definitif antara China dan Filipina,” kata 14 negara tersebut.
Para penandatangan mendorong kepatuhan penuh terhadap hasil putusan untuk menjaga hubungan regional yang kooperatif.
“Kami mendesak para pihak untuk mematuhi Putusan 2016 dan menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog dan mekanisme hukum lainnya sesuai dengan hukum internasional,” ujar mereka.
Koalisi internasional mengulangi keprihatinannya mengenai tindakan yang menekan negara-negara regional.
“Penentangan kuat terhadap tindakan destabilisasi atau sepihak termasuk dengan kekerasan atau paksaan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan,” tegas mereka.
Aliansi tersebut kembali menolak penghalangan aktivitas pelayaran dan perikanan yang sah. “Penggunaan pasukan penjaga pantai, militer, dan milisi maritim untuk melecehkan, menghalangi, atau mengintimidasi operasi sah,” tambah mereka.
Para mitra mengakhiri pernyataan dengan menyoroti tujuan strategis bersama untuk kawasan samudra yang lebih luas. “Komitmen yang tak tergoyahkan,” demikian penegasan koalisi 14 negara.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengeluarkan pernyataan terpisah yang mengkritik ketidakpatuhan Beijing terhadap putusan pengadilan internasional. “Ini merusak supremasi hukum di masyarakat internasional,” kata Motegi.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






