Para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan membahas potensi pembatasan perdagangan terkait barang dari permukiman ilegal Israel pada Senin (22/9).

Pembahasan ini muncul setelah bocoran dokumen Komisi Eropa yang menguraikan tiga opsi kebijakan: larangan impor sebagian atau total, tarif prohibitive, atau sistem lisensi impor.

>>> Perdebatan Politik: Potong Bantuan Sosial atau Pajak Orang Kaya?

Namun, tindakan segera masih belum mungkin karena blok yang terdiri dari 27 negara anggota masih terpecah, terutama mengenai apakah larangan perdagangan memerlukan suara bulat atau suara mayoritas.

Dokumen kebijakan tersebut mencatat bahwa pilihan perdagangan ini "dapat berdampak substansial pada hubungan UE-Israel, juga mengingat pemilu yang akan datang."

Setidaknya 10 negara anggota, termasuk Spanyol, Belgia, dan Belanda, berpendapat bahwa UE harus mengakhiri hubungan perdagangan yang mendukung pendudukan.

Pendapat itu mengikuti putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024 yang menyatakan negara-negara harus "mengambil langkah untuk mencegah hubungan perdagangan atau investasi yang membantu mempertahankan situasi ilegal yang diciptakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki."

Lebih dari 100 pakar hukum telah mendukung posisi ini dalam surat kepada pejabat senior perdagangan dan kebijakan luar negeri UE bulan ini.

Ignacio García Bercero, mantan pejabat perdagangan senior di komisi yang menandatangani surat tersebut, menyatakan: "Satu-satunya cara untuk memastikan kepatuhan terhadap pendapat ICJ adalah larangan perdagangan dengan permukiman ilegal."

>>> Prakiraan Badai Monsun Parah di Phoenix, Angin Capai 80 mph

Ia menambahkan bahwa opsi lain tidak akan efektif mengingat kebijakan Israel untuk memberikan kompensasi kepada produsen permukiman dari tarif yang dibayarkan atas ekspor mereka ke UE.

Investigasi oleh LSM Global Echo baru-baru ini mengungkap bahwa satu dari enam pengiriman yang dievaluasi mengandung produk pertanian yang berasal dari wilayah pendudukan, dengan 42 persen salah diberi label sebagai produk Israel.

Alberto Alemanno, profesor hukum di HEC Paris, menyatakan: "Setiap bulan penundaan tidak hanya menunda kepatuhan, tetapi memperdalam tanggung jawab hukum UE sendiri karena mempertahankan perdagangan dengan pendudukan yang melanggar hukum."

Seorang diplomat senior UE menggambarkan proses akuisisi dokumen opsi sebagai proses yang sulit, mencatat kurangnya kerja sama yang antusias dari komisi.

Claudio Francavilla, direktur asosiasi di Human Rights Watch, menyatakan: "Sungguh mengejutkan bahwa larangan masih disajikan sebagai 'opsi', padahal itu satu-satunya tindakan yang sesuai dengan hukum internasional."

>>> New York Rayakan Manhattanhenge Terakhir 2026

Setelah sesi Senin, para menteri luar negeri UE tidak akan bertemu dalam kapasitas pengambilan keputusan formal hingga Oktober.