BI dan LPS Dorong Kejelasan Aturan di PFII untuk Mitigasi Risiko
Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong kejelasan regulasi terkait sistem pembayaran dan penjaminan nasabah di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Langkah ini dinilai krusial untuk memitigasi risiko rambatan terhadap stabilitas pasar keuangan nasional.
Kedua lembaga sepakat bahwa kesuksesan PFII tidak hanya bergantung pada insentif pajak, melainkan pada kepastian hukum dan tata kelola yang sinkron dengan kebijakan makroekonomi.
Tiga Aspek yang Perlu Diperjelas
Kepala Departemen Hukum BI Rika S.
Dewi menekankan pentingnya kepastian aturan atas tiga aspek: penggunaan valuta asing, infrastruktur sistem pembayaran, dan aturan pembawaan uang kertas asing.
BI meminta penegasan mengenai kesiapan infrastruktur operasional di kawasan tersebut.
"Perlu kejelasan PFII akan menggunakan infrastruktur sistem pembayaran yang mana, infrastruktur yang telah ada atau akankah membangun sendiri," ujar Rika dalam RDPU bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Rabu (8/7).
Rika menambahkan pelaku usaha di PFII dilarang menghimpun dana dari wilayah NKRI lainnya dan bertransaksi dengan konsumen ritel domestik demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
"Pengaturan ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BI dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta otoritas sektor keuangan," tambahnya.
LPS Minta Penegasan Skema Penjaminan
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution meminta agar skema perlindungan dan penjaminan nasabah di PFII dipertegas.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor global sekaligus melindungi nasabah skala kecil.
"Filosofi penjaminan itu clear, untuk melindungi nasabah kecil dan bagian polis asuransi secara kecil, serta menjaga stabilitas sistem keuangan," kata Farid.
LPS mengingatkan perlunya mekanisme koordinasi yang kuat antara LPS, BI, OJK, dan Kementerian Keuangan.
Sinergi ini diperlukan agar setiap potensi risiko kegagalan bank di PFII dapat diantisipasi sejak dini dan tidak berdampak pada entitas perbankan di luar wilayah tersebut.
"Maka diperlukan mekanisme leverasi yang berasal dari LPS, Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan, agar setiap potensi risiko yang mungkin muncul bisa kita cek dan kita antisipasi," pungkasnya.
Update Terbaru
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB






