BI dan LPS Dorong Kejelasan Aturan di PFII untuk Mitigasi Risiko
Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong kejelasan regulasi terkait sistem pembayaran dan penjaminan nasabah di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Langkah ini dinilai krusial untuk memitigasi risiko rambatan terhadap stabilitas pasar keuangan nasional.
Kedua lembaga sepakat bahwa kesuksesan PFII tidak hanya bergantung pada insentif pajak, melainkan pada kepastian hukum dan tata kelola yang sinkron dengan kebijakan makroekonomi.
Tiga Aspek yang Perlu Diperjelas
Kepala Departemen Hukum BI Rika S.
Dewi menekankan pentingnya kepastian aturan atas tiga aspek: penggunaan valuta asing, infrastruktur sistem pembayaran, dan aturan pembawaan uang kertas asing.
BI meminta penegasan mengenai kesiapan infrastruktur operasional di kawasan tersebut.
"Perlu kejelasan PFII akan menggunakan infrastruktur sistem pembayaran yang mana, infrastruktur yang telah ada atau akankah membangun sendiri," ujar Rika dalam RDPU bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Rabu (8/7).
Rika menambahkan pelaku usaha di PFII dilarang menghimpun dana dari wilayah NKRI lainnya dan bertransaksi dengan konsumen ritel domestik demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
"Pengaturan ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BI dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta otoritas sektor keuangan," tambahnya.
LPS Minta Penegasan Skema Penjaminan
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution meminta agar skema perlindungan dan penjaminan nasabah di PFII dipertegas.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor global sekaligus melindungi nasabah skala kecil.
"Filosofi penjaminan itu clear, untuk melindungi nasabah kecil dan bagian polis asuransi secara kecil, serta menjaga stabilitas sistem keuangan," kata Farid.
LPS mengingatkan perlunya mekanisme koordinasi yang kuat antara LPS, BI, OJK, dan Kementerian Keuangan.
Sinergi ini diperlukan agar setiap potensi risiko kegagalan bank di PFII dapat diantisipasi sejak dini dan tidak berdampak pada entitas perbankan di luar wilayah tersebut.
"Maka diperlukan mekanisme leverasi yang berasal dari LPS, Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan, agar setiap potensi risiko yang mungkin muncul bisa kita cek dan kita antisipasi," pungkasnya.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






