Pedagang Online Jualan di Banyak Marketplace Tak Kena Pajak Berganda
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa penjual online yang berjualan di lebih dari satu lokapasar (marketplace) tidak akan terkena pajak berganda Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal menjelaskan bahwa seluruh penghasilan dari berbagai marketplace akan digabungkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
"Itulah kemudian yang menjadi keistimewaan daripada sistem ini.
Ketika di satu platform nanti dia dipungut PPh-nya 0,5 persen, maka kemudian tentu kewajibannya dia nanti akan menggunggungkan (menjumlahkan) penghasilannya di dalam SPT Tahunan," ujar Yon dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).
Apabila total omzet pedagang setelah digabungkan masih memenuhi ketentuan PPh final UMKM, maka seluruh penghasilan tersebut tetap dikenakan skema pajak final.
Sementara itu, jika setelah dijumlahkan omzetnya melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, pajak yang telah dipungut oleh masing-masing platform tidak akan hilang.
Yon mengatakan seluruh PPh yang telah dipotong marketplace akan menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan.
"Kalau nanti kemudian ternyata penghasilannya itu setelah digunggung semua penghasilannya itu menjadi lebih dari Rp4,8 miliar, tentu yang sudah dipotong di dalam empat platform tadi akan menjadi kredit pajak dalam SPT tahunannya," ujar Yon.
Ada empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan penunjukan keempat marketplace tersebut berlaku pada 1 Juli 2026.
Pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace akan mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Selama sebulan, marketplace diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian.
DJP masih membuka peluang untuk menunjuk marketplace lain sebagai pemungut pajak apabila telah memenuhi persyaratan, seperti kesiapan sistem, skala transaksi, dan kapasitas administrasi.
Pemungutan pajak ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajak dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk.
Update Terbaru
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB






