Penghasilan Pedagang Online Kena Pajak Mulai 1 Agustus 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pemungutan pajak terhadap pedagang online yang berjualan di marketplace akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.
Per 1 Juli 2026, DJP telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Keempat platform tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
Masa Transisi dan Sosialisasi
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penunjukan keempat marketplace dilakukan pada 1 Juli. Selama satu bulan, para platform akan melakukan sosialisasi dan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak.
"Pak Menteri Keuangan yang juga sudah disampaikan arahan kepada kami memang untuk melaksanakan pemungutan daripada PPh Pasal 22 melalui marketplace, kita tunjuk 1 Juli empat marketplace, kemudian akan dilakukan (pungutan) mulai 1 Agustus," kata Bimo dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).
Bimo menambahkan bahwa pemilihan keempat marketplace didasarkan pada kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kesiapan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.
DJP akan mempertimbangkan penunjukan marketplace lain jika memenuhi kriteria serupa di masa mendatang.
Mekanisme Pemungutan Pajak
Bimo menjelaskan mekanisme pemungutan pajak terdiri dari enam langkah. Pertama, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace.
Kedua, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Ketiga, marketplace menerbitkan tagihan atau invoice yang berisi informasi besaran PPh yang dipungut.
Keempat, dokumen tagihan elektronik tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. "Jadi, tidak perlu ada double effort," ujar Bimo.
Kelima, marketplace menyetorkan pemungutan ke kas negara. Keenam, marketplace melaporkan pemungutan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menambahkan bahwa marketplace memiliki waktu satu bulan untuk edukasi dan sosialisasi bersama DJP.
"Kewajiban pemungutan baru dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Jadi ada waktu 1 bulan setelah penunjukan sebagai pemungut PPh pasal 22 tadi," ujar Inge.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






