Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

in1

>>> Daftar Tokoh yang Berpotensi Gantikan Netanyahu sebagai PM Israel

Dalam pertemuan itu, Luhut mengatakan pihaknya turut menyerahkan hasil survei lapangan pelaksanaan MBG yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden.

"Sesuai keinginan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.

pandjaitan, Selasa (23/6).

Berdasarkan kajian yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ia menyebut perputaran belanja pangan dari program MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Menurut Luhut, dampak berganda (multiplier effect) program tersebut mulai terlihat di berbagai daerah.

>>> Lebanon dan Israel Teken Rancangan Kesepakatan Damai

Meski demikian, ia mengakui manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.

"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujarnya.

Luhut menilai tantangan utama pelaksanaan MBG bukan berada pada penyediaan fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok skala kecil, hingga tata kelola kemitraan.

Karena itu, ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh SPPG semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, hingga pelaku usaha agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Luhut menambahkan Dewan Ekonomi Nasional siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekosistem rantai pasok MBG.

>>> Iran Geram soal Serangan Baru AS: Penyesalan di Pihak Mereka!

"Hasil kajian yang kami serahkan hari ini merupakan bentuk komitmen penuh kami agar pelaksanaan MBG semakin akuntabel, efisien, dan membawa dampak ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.