PKB Ingatkan Prabowo: Jangan Hanya Bahas Demo Dibayar, Dengarkan Aspirasi
Ketua DPP PKB Daniel Johan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi.
Daniel meminta pemerintah lebih mengutamakan evaluasi terhadap kebijakan yang menuai penolakan masyarakat.
Menurut Daniel, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Ia menilai sikap peduli masyarakat terhadap kondisi bangsa justru perlu dihargai.
"Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi kita, yang dijamin oleh konstitusi, dan sebagai wujud rasa peduli atas kondisi bangsa," ujar Daniel.
"Yang bahaya ketika rakyat sudah tidak peduli terhadap kondisi bangsa.
Berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan pemerintah, merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi," tambahnya.
Daniel juga menyoroti dugaan adanya pihak yang menggerakkan demonstrasi. Menurutnya, isu tersebut perlu disikapi secara proporsional.
Ia mengatakan hal yang lebih penting adalah mendengarkan substansi tuntutan masyarakat. Aspirasi itu dinilai dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah.
"Karena itu, yang lebih penting adalah mendengarkan substansi dari aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
Terkait dugaan adanya pihak-pihak yang menggerakkan demonstrasi, disikapi saja secara proporsional," tegas Daniel.
Daniel menegaskan pemerintah harus mengevaluasi kebijakan apabila mendapat penolakan luas. Ia menilai langkah tersebut lebih mendesak dibanding memperdebatkan pihak yang berada di balik demonstrasi.
"Yang lebih penting dan mendesak adalah evaluasi kebijakan.
Jika ada kebijakan yang menuai penolakan luas dari rakyat, maka tugas pemerintah adalah mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan yang ada," katanya.
Ia juga berharap momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, dialog yang terbuka dapat meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Update Terbaru
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB






