Kepala BGN dan Menkeu Bahas Tata Kelola Anggaran Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6).
Pertemuan itu membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pembahasan juga mencakup penataan ulang anggaran, pengawasan di daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono.
BGN menyatakan komitmennya untuk memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata.
Salah satu agenda yang dibahas adalah penataan ulang (refocusing) anggaran BGN agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas program.
Kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kemenkeu di tingkat kabupaten dan kota, seperti KPKNL dan KPPN.
KPKNL dan KPPN direncanakan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, baik dari sisi fisik maupun pertanggungjawaban keuangan.
Agenda lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Pelatihan akan fokus pada kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.
Pertemuan ini sebelumnya direncanakan beberapa pekan lalu, tetapi tertunda karena Nanik dipanggil Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya mengatakan belum dapat memastikan materi yang akan dibahas saat itu, dan menyebut pertemuan belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran MBG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG 2026 berkurang hampir Rp40 triliun setelah penajaman anggaran.
Dari pagu awal Rp268 triliun, anggaran tersisa Rp228,38 triliun setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir Kemenkeu.
Menurut Agustina, penyesuaian itu bagian dari penataan anggaran pemerintah. BGN bersama Kemenkeu dan Bappenas masih melakukan refocusing penerima manfaat.
BGN juga mengevaluasi komponen biaya operasional, termasuk skema insentif SPPG yang selama ini sama meski jumlah penerima manfaat berbeda.
BGN melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan berulang dengan belanja 2025.
Pembahasan anggaran MBG 2027 masih berlangsung dengan Kemenkeu. Pagu indikatif yang dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun dengan asumsi penerima manfaat 81 juta orang.
Agustina mengatakan angka itu masih akan dikaji ulang manajemen baru BGN sebelum pagu definitif ditetapkan dalam RAPBN 2027.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






