Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan penataan ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil karena jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG membengkak secara drastis.

>>> Bill Gates Bersaksi di Kongres AS soal Hubungan dengan Jeffrey Epstein

Penataan ini bertujuan menekan pemborosan anggaran belanja negara yang melonjak dari rencana awal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi adanya lonjakan titik dapur MBG yang jauh melampaui target awal pemerintah.

Lonjakan titik pelayanan ini terdeteksi dari laporan pelaksanaan di lapangan yang mencakup wilayah pusat hingga daerah.

"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik.

Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.

Kelebihan jumlah dapur ini berdampak langsung pada efisiensi anggaran belanja program MBG. Pemerintah memberikan insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur yang aktif berjalan.

"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun, pemborosan.

Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun.

Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," jelas Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa pembengkakan jumlah titik SPPG tersebut juga menyasar wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Sebagian besar dari titik tambahan tersebut bahkan telah mengantongi surat keputusan resmi.

"3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN," ujar Zulkifli Hasan.