Pemerintah diminta segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai untuk menjaga daya beli masyarakat setelah kenaikan harga Pertamax.

Langkah tersebut dinilai penting agar dampak kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan pokok tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat.

>>> PT Bundamedik Tbk Targetkan Kapasitas 1.000 Tempat Tidur pada 2028

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan penyesuaian harga Pertamax merupakan kebijakan yang sulit, namun tidak dapat dihindari di tengah tekanan terhadap fiskal negara.

Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya impor energi, serta meningkatnya ketidakpastian global telah mempersempit ruang fiskal pemerintah dan memperbesar beban subsidi energi.

“Kenaikan harga BBM ini adalah pil pahit yang memang harus diambil. Dalam situasi normal, tentu tidak ada yang ingin menaikkan harga Pertamax.

Namun ketika ruang fiskal semakin terbatas dan biaya subsidi terus membengkak, maka penyesuaian perlu dilakukan,” ujar Fakhrul dalam catatannya, Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menanggung seluruh dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Karena itu, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan bantuan sosial tunai yang cepat, tepat sasaran, dan efektif menjaga daya beli.

>>> Nonton Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan (2026) Dibintangi Ratu Sofia di Bioskop Bukan LK21: Sajikan Teror Hotel Tua yang Membuka Rahasia Masa Lalu

Menurut Fakhrul, bantuan langsung tunai (BLT) perlu segera diberikan kepada kelompok rentan dan masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan biaya transportasi maupun kebutuhan sehari-hari.

Ia menilai penyesuaian harga Pertamax juga harus menjadi bagian dari upaya normalisasi fiskal yang lebih luas.

Pemerintah perlu mengevaluasi berbagai program belanja negara agar lebih efisien dan memberikan manfaat yang optimal.