Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memacu pemerataan akses internet di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Upaya ini menghadapi kompleksitas geografis dan infrastruktur teknologi, termasuk keterbatasan kapasitas pendukung serta rendahnya kepadatan penduduk di lokasi target.

>>> Cara Menurunkan Desil DTSEN 2026 dengan Pembaruan Data Sosial Ekonomi

Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, kapasitas satelit belum tersedia untuk mendukung pembangunan jaringan di Papua.

Hambatan mulai terurai setelah peluncuran satelit Satria 1 menggunakan roket Falcon 9 pada tahun 2023. Kehadiran Starlink juga membantu memenuhi kebutuhan jaringan sebelum satelit pemerintah beroperasi.

Fadhilah menyebut bahwa teknologi tersebut membantu menyelesaikan banyak lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau karena harus menunggu pihak swasta.

Tantangan Demografi dan Solusi Alternatif

Masalah demografi menjadi tantangan krusial, dengan 16 desa di Kalimantan Timur masih berstatus blank spot total. Wilayah tersebut tersebar di Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Barat.

Pembangunan infrastruktur di desa-desa itu harus melalui analisis kelayakan operasional. Tidak semua lokasi cocok didirikan menara BTS 4G karena biaya operasional yang besar.

Fadhilah menjelaskan bahwa untuk wilayah dengan penduduk sedikit, solusi yang diberikan bukan 4G melainkan WiFi, karena biaya operasional 4G terlalu besar jika hanya melayani 30 hingga 50 jiwa.

>>> Pakar Proyeksi Harga Emas Turun di Bawah US$ 4.075 per Troy Ounce

Kondisi alam yang menantang dan populasi minim membuat wilayah pelosok tidak layak secara komersial bagi operator seluler swasta.

Tercatat 57 kabupaten/kota di Indonesia sebelumnya tidak dilirik swasta.

Intervensi negara melalui BAKTI diwujudkan dengan membangun BTS 4G di 6.747 lokasi pelosok secara nasional.

Selain itu, pemerintah menyediakan 31.863 titik akses WiFi gratis di fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

Pemerintah menargetkan penyelesaian konektivitas hingga 100 persen di seluruh kawasan permukiman penduduk.

>>> Perbanas: Sektor Perbankan Nasional Tetap Tangguh di Tengah Ketidakpastian Global

Pada periode 2020-2029, target pemerataan diperluas agar sinyal tersambung tanpa putus melintasi jalan, hutan, hingga kawasan laut.