Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menjalankan reformasi struktural di sektor perasuransian dan dana pensiun. Langkah ini diselaraskan dengan agenda OECD dan standar internasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Agenda utama reformasi mencakup penerapan Program Penjaminan Polis (PPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

>>> Andre Taulany Ungkap Kondisi Bolot yang Dirawat di Rumah Sakit

OJK juga mendorong implementasi PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17 serta menyiapkan kerangka solvabilitas baru berbasis risiko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa regulasi mengenai likuidasi perusahaan asuransi kini semakin diperkuat oleh DPR RI.

"Dalam revisi UU P2SK yang telah disetujui DPR RI pada 4 Juni 2026, kerangka resolusi dan likuidasi perusahaan asuransi juga makin diperkuat dan menjadi bagian integral dari implementasi Program Penjaminan Polis oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," ujarnya.

Pihak OECD memberikan apresiasi terhadap langkah Indonesia dalam mengatasi protection gap melalui peningkatan inklusi keuangan dan pengembangan asuransi mikro.

Organisasi tersebut mengutus delegasi dalam agenda Fact-Finding Mission untuk mendalami kebijakan perasuransian yang diterapkan.

Head of Insurance and Pensions OECD Pablo Antolín mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang memantau proses transisi regulasi serta penguatan kapasitas aktuaria di Indonesia.

"Kami melihat berbagai reformasi penting yang sedang dilakukan Indonesia di sektor asuransi dan dana pensiun.

>>> Harga Perak Antam 11 Juni 2026 Tersungkur ke Rp 43.200 per Gram

Fact-Finding Mission itu juga bertujuan untuk memahami lebih dalam kebijakan, regulasi, dan pengawasan diterapkan dalam praktik, serta upaya reformasi tersebut mendukung tujuan perlindungan konsumen dan ketahanan sektor keuangan," kata Pablo Antolín.