Kebijakan imigrasi ketat Amerika Serikat memicu gelombang protes dari Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga mantan petinggi FIFA menjelang pembukaan Piala Dunia 2026 pada 11 Juni 2026.

Pengetatan ini berdampak pada penolakan visa bagi puluhan persen suporter, ofisial tim, hingga wasit internasional yang hendak memasuki wilayah AS.

>>> Inggris Bekuk Kosta Rika 3-0 di Laga Uji Coba Terakhir

Sorotan tajam mengemuka setelah wasit terbaik Afrika 2025 asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, ditolak masuk di Bandara Miami meski mengklaim dokumennya lengkap.

Investigasi media menemukan pembatasan visa turis oleh AS berlaku bagi 39 negara, yang menyebabkan lebih dari 25 persen suporter dari negara peserta kesulitan mendapatkan akses masuk.

Kritik dari PBB dan Mantan Presiden FIFA

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mendesak pemerintah AS meninjau ulang regulasinya agar tidak merusak esensi kegembiraan turnamen.

PBB menyoroti potensi isu profil rasial serta penegakan hukum imigrasi yang terlalu kaku di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Saya sangat berharap akan ada perubahan besar dalam cara penegakan hukum imigrasi memengaruhi hak asasi manusia dan martabat manusia," ujar Volker Turk.

Turk menambahkan bahwa perubahan kebijakan imigrasi yang diberlakukan oleh pihak AS sangat disayangkan karena mulai berdampak langsung pada momentum Piala Dunia.

Kritik keras juga datang dari mantan Presiden FIFA Sepp Blatter yang menyebut izin penyelenggaraan turnamen di negara yang menolak perangkat pertandingan sebagai sebuah kegilaan.

Blatter menegaskan bahwa jaminan visa bagi pejabat resmi termasuk wasit merupakan aturan mutlak penyelenggaraan yang tidak bisa ditawar.

"Ketika sebuah negara diberi kehormatan untuk menyelenggarakan Piala Dunia, ada dua aturan yang tak bisa ditawar: keamanan, dan jaminan visa masuk bagi semua pejabat FIFA.