Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mendekati 6 persen. Keyakinan ini didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran 5,1 hingga 5,9 persen.

>>> Timnas Indonesia Tekuk Mozambik 1-0 di GBK, Marselino Kembali Tampil

Menurutnya, potensi mencapai batas atas estimasi tersebut sangat terbuka.

“Kami yakin ekonomi akan lebih ke batas atas kisaran didukung permintaan domestik konsumsi yang sangat kuat.

Dua per tiga ekonomi kita adalah konsumsi,” ujar Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menambahkan bahwa ekspor juga akan membaik seiring perbaikan ekonomi global. Berbagai langkah untuk mendorong investasi turut menjadi pendorong pertumbuhan.

Tiga Pilar Utama Optimisme BI

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Sektor ini berkontribusi sekitar dua pertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sektor perdagangan internasional juga menunjukkan sinyal positif.

>>> Indeks LQ45 Menguat 3,54% di Tengah Aksi Jual Asing

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan naik dari 3 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027, yang diharapkan meningkatkan permintaan ekspor Indonesia.

Stimulus investasi terus digencarkan pemerintah melalui program strategis nasional untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Terdapat tiga pilar utama yang mendasari optimisme BI. Pertama, pengelolaan kebijakan fiskal yang prudent dengan defisit anggaran rendah serta efisiensi belanja negara pada sektor produktif.

Kedua, harmonisasi program prioritas nasional mencakup ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, dan penguatan manufaktur berbasis bahan baku alam.

Ketiga, penguatan koordinasi antara pemerintah dan BI untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan jangka panjang.

>>> Cara Mengaktifkan Shopee SPayLater 2026 dan Syarat Pengajuannya

BI tetap mengarahkan kebijakan moneter untuk stabilitas makro, namun memberikan pelonggaran melalui kebijakan makroprudensial akomodatif, digitalisasi sistem pembayaran, dan penguatan ekonomi kerakyatan.