DPR Soroti Ketergantungan Mesin Impor, Dorong Tambahan Anggaran Kemenperin
Ketergantungan sektor industri manufaktur nasional terhadap mesin impor menjadi sorotan Komisi VII DPR. Hal ini dinilai membuat industri domestik rentan terhadap gangguan pasokan global.
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menekankan pentingnya kemandirian produksi mesin. Menurutnya, kekuatan industri suatu negara diukur dari kemampuan memproduksi mesin manufaktur secara mandiri.
"Mestinya kita punya industri yang bisa membuat mesin-mesin industri. Sekarang kan mesin kita rata-rata impor.
Bisa nggak kita sebagai sebuah bangsa membuat mesin sendiri?" tanya Saleh dalam rapat kerja dengan Kemenperin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Saleh mengkhawatirkan ketiadaan produksi mesin lokal dapat mengganggu program hilirisasi strategis Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyoroti penyusutan pagu anggaran Kemenperin yang berpotensi menurunkan kinerja program strategis nasional.
"Kalau mesinnya nggak ada, alatnya nggak ada, tenaganya nggak cukup, uangnya nggak ada, jadi apa ada keberpihakan?" imbuh Saleh.
Komisi VII DPR mendorong penambahan anggaran Kemenperin pada 2027.
Pagu anggaran tahun 2027 untuk produktivitas industri melalui optimalisasi teknologi hanya dialokasikan Rp8,76 miliar, terdiri dari restrukturisasi mesin Rp3,58 miliar dan penerapan teknologi Rp5,18 miliar.
Kemenperin mengajukan usulan tambahan anggaran restrukturisasi senilai Rp202,78 miliar.
Menperin: Cetak Biru Mesin Lokal Sudah Disiapkan
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi dengan menyatakan bahwa cetak biru pengembangan industri pembuatan mesin telah disiapkan sejak tiga hingga empat tahun lalu.
Langkah ini bertujuan agar Indonesia mampu memproduksi teknologi produksinya sendiri.
"Dari tiga sampai empat tahun lalu kami sudah membuat desain dan roadmap untuk mengembangkan kemampuan machine making machine.
Mudah-mudahan program ini bisa mulai digulirkan paling lambat tahun depan," kata Agus.
Kemenperin akan memanfaatkan Indonesia Manufacturing Center (IMC) atau Balai Teknologi Industri Manufaktur (BTIM) untuk mendukung program tersebut.
Fasilitas ini ditargetkan beralih status dari satuan kerja menjadi Badan Layanan Umum agar lebih fleksibel dalam pengelolaan.
"Karena masih berstatus satker, kami harus mencari berbagai skema investasi dan teknologi yang dapat mendukung pengembangan machine making machine.
Ini memang membutuhkan investasi yang cukup besar," sebut Agus.
Update Terbaru
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






