Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan sistem Digital Single ID yang didukung kecerdasan buatan (AI).

Sistem ini ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini untuk menyalurkan bantuan sosial dan subsidi secara lebih tepat sasaran.

>>> Kemenhaj NTB Pastikan Hak Jemaah Haji Meninggal Dunia Terpenuhi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa integrasi sistem government technology (GovTech) telah mencapai sekitar 80 persen.

Data dari delapan kementerian dan lembaga berhasil dikoneksikan ke dalam satu platform tunggal untuk pertama kalinya.

"Dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya Digital Single ID.

Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang akan diberikan, semua bansos atau direct cash transfer itu akan tepat sasaran," ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).

Subsidi Langsung ke Penerima

Melalui sistem baru ini, skema pemberian subsidi yang sebelumnya dialokasikan pada komoditas atau barang akan diubah menjadi penyaluran langsung kepada masyarakat yang berhak.

>>> IHSG Diprediksi Bergerak di Rentang 5.600-5.850 pada Rabu

"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang penerima," tegas Luhut.

Pemanfaatan AI dalam menganalisis data bantuan sosial diyakini mampu mengidentifikasi penerima secara akurat, menekan kebocoran anggaran, dan meningkatkan efisiensi belanja negara.

Selain untuk bansos, basis data Digital Single ID akan dikembangkan untuk akses pembiayaan UMKM, perpajakan, dan administrasi publik.

Hal ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk besar pertama dengan tata kelola digital terintegrasi.

>>> Ekonom BCA Dukung Kenaikan BI Rate, Stabilitas Rupiah Jadi Prioritas

"Pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI," kata Luhut.