Kementerian ESDM Siapkan Relaksasi Kuota Produksi Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan kebijakan relaksasi kuota produksi batubara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan operasi pertambangan di tengah tekanan biaya operasional akibat penguatan kurs dolar AS.
>>> Jung Kyung Ho Jadi Sorotan Usai Putus dengan Sooyoung SNSD
Kebijakan tersebut juga bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara di tengah tren positif harga komoditas global.
Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menyambut positif rencana ini karena dinilai krusial bagi ketangguhan sektor pertambangan nasional.
Tekanan Biaya Operasional dan Risiko PHK
Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti, menjelaskan bahwa penyesuaian kuota produksi sangat relevan bagi pelaku usaha yang menghadapi lonjakan biaya impor komponen tambang.
Menurutnya, penguatan dolar AS memang menguntungkan dari sisi ekspor, tetapi juga meningkatkan beban biaya operasional.
Sari mengungkapkan bahwa tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pembatasan kuota sebelumnya telah memaksa sejumlah perusahaan tambang menghentikan aktivitas produksinya.
"Kebijakan relaksasi dari Kementerian ESDM ini menjadi angin segar yang dapat menjamin keberlanjutan operasi pertambangan dan sangat penting untuk mencegah potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ujarnya.
>>> Premi Asuransi Marine Cargo Turun 12,6% pada Kuartal I-2026
Pemerintah membuka peluang penyesuaian ini dengan mencermati dinamika geopolitik internasional, khususnya ketegangan di Timur Tengah yang memengaruhi harga pasar global.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa evaluasi volume produksi akan dilakukan secara dinamis.
"Terkait dengan RKAB yang lain, komoditas yang lain termasuk batubara, kita memperhatikan betul kecenderungan daripada geopolitik ketegangan di Timur Tengah dengan situasi harga global," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Bahlil menambahkan bahwa optimalisasi jumlah produksi di tengah harga yang baik merupakan kepentingan bersama untuk mendongkrak perekonomian.
"Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak. Supaya apa?
>>> Pelemahan Rupiah Tekan Biaya Operasional Industri Farmasi Nasional
pengusahanya untung, negara untung, rakyat juga bisa mendapat dampak positif," ujarnya.
Update Terbaru
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Kaji Mendalam Penyesuaian Iuran JKN PBI
Selasa / 09-06-2026, 20:08 WIB
Luhut: Program Makan Bergizi Gratis Buka Banyak Lapangan Kerja Baru
Selasa / 09-06-2026, 20:08 WIB
IPCM Siapkan Strategi Bisnis untuk Jaga Pertumbuhan Berkelanjutan
Selasa / 09-06-2026, 20:08 WIB
Kredit Digital Melesat Saat Daya Beli Kelas Menengah Tertekan
Selasa / 09-06-2026, 20:08 WIB
Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2027 Maksimal 2,4 Persen PDB
Selasa / 09-06-2026, 20:05 WIB
Telkom dan Medco Energi Bagikan Dividen Tahun Buku 2025
Selasa / 09-06-2026, 20:05 WIB
TOP 1 Indonesia dan Citilink Gelar Program Interaktif di Pesawat
Selasa / 09-06-2026, 20:04 WIB
Pemilik Kapal Minyak Dunia Cetak Rekor Pesanan Supertanker Baru
Selasa / 09-06-2026, 20:04 WIB
Holding BUMN Farmasi Targetkan Laba Bersih Rp2 Miliar pada 2026
Selasa / 09-06-2026, 20:04 WIB
China Siapkan Investasi 2 Triliun Yuan untuk Jaringan Pusat Data AI
Selasa / 09-06-2026, 20:04 WIB
Eksploitasi Sumber Daya di Cabo Delgado Picu Kebangkitan Terorisme
Selasa / 09-06-2026, 20:04 WIB
TOP 1 dan Citilink Indonesia Jalin Kerja Sama Strategis
Selasa / 09-06-2026, 20:00 WIB
Luhut Minta Polemik Makan Bergizi Gratis Dihentikan
Selasa / 09-06-2026, 20:00 WIB
Kelompok Bersenjata Serang Cabo Delgado, Tiga Sipil Tewas
Selasa / 09-06-2026, 19:59 WIB






