Pemerintah Subsidi Kedelai Impor Rp2.000 per Kg di Jakarta
Pemerintah mengucurkan subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kilogram untuk alokasi tahap pertama sebanyak 250.000 ton di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Kebijakan intervensi ini diambil menyusul lonjakan harga kedelai di pasar domestik yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus angka Rp18.000.
Langkah penanganan harga pangan ini dilakukan sebagai respons cepat untuk mengamankan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pokok bagi masyarakat luas.
Penyaluran subsidi kedelai tersebut diprioritaskan untuk mengintervensi komoditas yang saat ini masih bergantung pada jalur impor.
Keputusan Strategis Pemerintah
Penegasan mengenai kebijakan alokasi anggaran subsidi ini disampaikan pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Harga Komoditas Pangan.
Pertemuan kedinasan tingkat menteri tersebut diselenggarakan secara khusus di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa keputusan strategis ini diambil berdasarkan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia.
Langkah ini dinilai krusial guna mengantisipasi dampak rambatan dari dinamika ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
"Nah oleh karena itu tadi kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kilogram. Pemerintah menyediakan untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog," ujar Zulkifli Hasan.
Terkait mekanisme birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan akan segera memproses penerbitan surat resmi ke instansi terkait.
Laporan mengenai skema kebijakan subsidi pangan ini juga telah disampaikan secara resmi kepada kepala negara.
"Selanjutnya tentu Menteri Perekonomian bersama Kementerian Keuangan akan membuat surat ke sana, tapi ini sudah dilaporkan ke Bapak Presiden," kata Zulkifli Hasan.
Meskipun regulasi operasional di lapangan belum dijabarkan secara mendetail oleh kementerian, pemerintah pusat telah memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara.
Lembaga yang ditunjuk untuk mengawal implementasi kebijakan ini adalah Perum Bulog.
"Nanti Bulog yang akan mengatur teknisnya seperti apa," terang Zulkifli Hasan.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






