Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang pada Senin (8/6/2026) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

>>> BRI Perluas QRIS Cross Border BRImo ke China untuk Transaksi Wisatawan

Saat ini tercatat sekitar 27.877 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Namun, sebarannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Evaluasi Sebaran dan Penerima Manfaat

BGN akan mengevaluasi distribusi dapur agar lebih merata.

Nanik menyebut perlunya penataan ulang jumlah dapur di setiap provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Penataan juga menyasar data penerima manfaat yang saat ini mencapai 63 juta orang. BGN akan memastikan intervensi gizi tepat sasaran.

>>> Badai PHK Hantam PT Xactie Indonesia Depok, 350 Karyawan Kena Imbas

"Kita akan refocusing, apakah 63 juta ini benar-benar butuh? Atau bisa dikurangi lalu ditambah yang belum memperoleh?"

ujar Nanik.

Selain itu, BGN berencana mengoptimalkan pendanaan dari sektor swasta dan korporasi. Skema pembiayaan alternatif seperti CSR BUMN dan hibah akan digunakan untuk menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

"Kami akan mencoba mengurangi penggunaan APBN.

>>> Indeks Dolar AS Tembus 100, Rupiah Tertekan

Untuk wilayah yang belum digarap investor, kami kerja samakan dengan CSR BUMN atau hibah luar negeri," tutup Nanik.