KSPN: Penurunan Pesanan Picu Lonjakan PHK di Sektor Manufaktur
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyatakan bahwa penurunan volume pesanan dari pembeli menjadi pemicu utama melonjaknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur nasional.
Presiden KSPN, Ristadi, mengatakan bahwa ketika pesanan terus berkurang hingga habis, perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain melakukan PHK.
Faktor perlambatan ekonomi, perpindahan vendor ke pesaing yang lebih kompetitif, serta keterlambatan adaptasi teknologi dan peningkatan kualitas SDM dinilai menjadi penyebab menyusutnya pesanan.
Selain itu, daya saing produk lokal di pasar juga tertekan akibat tingginya biaya produksi seperti harga energi dan beban pajak.
Ristadi menambahkan, ketika biaya produksi tinggi, inovasi kurang, dan kualitas produk tidak mampu bersaing, konsumen maupun buyer akan beralih ke perusahaan lain.
Ancaman PHK Berpotensi Berlanjut
Ancaman PHK diproyeksikan masih berpotensi berlanjut pada semester II-2026, terutama jika nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan terhadap dolar AS.
Pelemahan kurs akan memicu kenaikan biaya produksi bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.
Ristadi mengingatkan, jika rupiah terus melemah, sektor industri yang bahan bakunya bergantung pada impor akan menghadapi tekanan luar biasa, dan PHK tidak terhindarkan.
Meskipun pemerintah telah menyalurkan stimulus berupa dukungan pembiayaan dan insentif energi, dampaknya belum signifikan menahan laju PHK pada industri eksisting.
Daya serap tenaga kerja saat ini masih terbantu oleh pertumbuhan sektor informal dan investasi baru, meski pabrik lama terus melakukan efisiensi.
Menurut Ristadi, kunci melindungi pekerja bukan hanya menangani korban PHK, tetapi memastikan volume dan keberlanjutan order tetap terjaga dengan melindungi pasar domestik dan memperluas pasar ekspor.
KSPN menilai kebijakan pemerintah sejauh ini masih menitikberatkan pada penanganan dampak PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan pelatihan ulang.
Ristadi menegaskan, hingga saat ini yang paling terlihat hasilnya adalah penanganan korban PHK, sementara untuk pencegahan PHK, kebijakannya belum benar-benar efektif.
Update Terbaru
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB






