BGN Ubah Strategi Program Makan Bergizi Gratis, Fokus ke Wilayah 3T
Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan ini diumumkan pada Minggu, 7 Juni 2026.
Kebijakan baru ini memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah dan dapur umum. Langkah ini diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna meningkatkan efisiensi program.
Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan penataan puluhan ribu dapur yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
Saat ini tercatat lebih dari 27.000 dapur MBG yang terdaftar dalam berbagai tahapan persiapan maupun operasional.
"Jadi, sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan dan sebagainya. Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional.
Kami akan beresin dulu ini," kata Nanik S. Deyang.
Pembangunan fasilitas baru nantinya tidak akan dipaksakan di seluruh wilayah. Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penerima manfaat di setiap kecamatan.
BGN mendeteksi adanya penumpukan fasilitas di kawasan perkotaan atau aglomerasi. Sementara itu, wilayah 3T belum terjangkau secara optimal.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan fokus ke daerah terpencil tersebut. "Jujur, sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh.
Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujar Nanik S. Deyang.
Demi menjaga efisiensi anggaran tanpa membebani APBN, BGN membuka peluang pendanaan dari eksternal.
Sumber pembiayaan dapat berasal dari program CSR BUMN, hibah luar negeri, hingga dukungan yayasan dan perusahaan di daerah terpencil.
Skema kemitraan ini dinilai efektif karena banyak wilayah 3T hanya memiliki sedikit penerima manfaat. Pembangunan gedung baru dianggap tidak efisien di lokasi tersebut.
"Jadi yang sudah ada existing, entah dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa, intinya tidak harus membangun dapur baru," kata Nanik S.
Deyang.
Pemberdayaan kantin sekolah dan fasilitas dapur yang sudah tersedia menjadi opsi utama pemerintah. Langkah ini diharapkan mengawal keberlanjutan program di wilayah-wilayah terpencil.
Update Terbaru
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






