DPR Soroti Aturan Pendanaan Danantara Lewat APBN dalam PP Nomor 19 Tahun 2026
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti regulasi pendanaan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang menggunakan instrumen APBN.
Hal itu disampaikan Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/6/2026), menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola dan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk holding investasi tersebut.
Menurut Misbakhun, beberapa tugas Danantara yang berkaitan dengan Public Service Obligation (PSO) mau tidak mau menggunakan instrumen APBN.
Ia mencontohkan beberapa bentuk PSO yang mendapat penugasan negara, seperti Bulog, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Pelni.
"PLN pun dalam hal penugasan soal listrik desa. Itu kan tugas pembebanan yang berasal dari pembiayaan APBN," ujar Misbakhun.
Politisi Fraksi Golkar itu menjelaskan, operasional Danantara yang menjalankan fungsi PSO akan masuk ke ranah non-komersial, sedangkan urusan komersial memiliki jalur tersendiri.
"Tugas yang berkaitan dengan Public Service Obligation, yang masuknya itu non-komersial. Jadi yang komersial itu tentunya melalui jalur komersial.
Yang non-komersial ini harus tetap ada tanggung jawab APBN," kata Misbakhun.
Isi Pasal 31A PP Nomor 19 Tahun 2026
Berdasarkan Pasal 31A PP Nomor 19 Tahun 2026, Danantara yang bertindak sebagai holding investasi berhak mendapatkan pendanaan dari APBN untuk mendukung pembangunan nasional.
Aturan itu menyebutkan, negara dapat melakukan penyertaan modal negara kepada holding investasi yang bersumber dari APBN, meliputi kekayaan negara.
Melalui aturan baru ini, Danantara diizinkan menerima suntikan dana segar milik negara, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, serta aset negara lainnya.
Selain itu, holding investasi juga dapat meminta dukungan kepada negara berupa penyertaan modal negara.
Adanya penyertaan modal negara tersebut membuat Danantara berstatus sebagai BUMN yang difungsikan sebagai alat fiskal pemerintah.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






