Evaluasi juga mencakup proses kerja internal yang menopang operasional harian BGN, bukan hanya hasil akhir yang diterima masyarakat.

2. Kualitas Makanan Masuk Dalam Penilaian

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Pemerintah menilai standar mutu yang telah ditetapkan harus diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah.

Selama pelaksanaan MBG, sejumlah daerah sempat melaporkan persoalan terkait makanan yang dibagikan. Beberapa kasus bahkan memicu keluhan kesehatan dari para penerima manfaat.

Data pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program MBG dalam satu tahun terakhir.

Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terlibat dalam kasus tertentu juga sempat dibekukan untuk keperluan evaluasi lebih lanjut.

3. Tata Kelola dan Koordinasi Antarlembaga Dinilai Belum Optimal

Penilaian Presiden tidak hanya menyentuh aspek teknis di lapangan. Tata kelola organisasi serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga masuk dalam daftar evaluasi.

DPR mencatat adanya kendala dalam komunikasi dan kerja sama sektoral yang dinilai berdampak pada pelaksanaan program. Beberapa hambatan tersebut disebut berpengaruh terhadap efektivitas kerja di lapangan.

Komisi IX DPR RI bahkan menyampaikan rekomendasi tertulis yang memuat sejumlah usulan perbaikan bagi BGN. Masukan tersebut turut menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah.

Mengingat MBG mengelola anggaran sangat besar dan melibatkan ribuan dapur operasional di seluruh Indonesia, tata kelola lembaga menjadi faktor yang mendapat perhatian khusus.

4. Audit Dugaan Jual Beli Dapur MBG

Menjelang pergantian pimpinan, pemerintah juga melakukan audit internal terhadap dugaan praktik jual beli satuan pelayanan pemenuhan gizi dalam ekosistem program MBG.