Sementara itu, layanan untuk penumpang sering kali ditempatkan pada posisi yang kurang diprioritaskan.

Hal ini terjadi karena margin keuntungan dari angkutan komoditas dinilai jauh lebih menggiurkan dibandingkan angkutan orang.

Secara bisnis jangka pendek, pola pengambilan keputusan seperti ini mungkin dianggap wajar. Namun, sejarah perkeretaapian di Sumatera Barat memberikan pelajaran berharga mengenai risiko ketergantungan pada satu jenis komoditas.

Ketika nilai ekonomi batu bara di wilayah tersebut menurun, jaringan rel yang ada justru mengalami kemunduran drastis.

Bahkan, sebagian besar jalur kereta di sana kini sudah berhenti beroperasi karena tidak lagi menguntungkan.

Keuntungan besar dari angkutan komoditas di masa lalu ternyata tidak mampu menjamin keberlanjutan layanan penumpang jangka panjang.

Hal ini membuktikan bahwa logika bisnis murni tidak selalu selaras dengan kebutuhan transportasi publik yang berkelanjutan.

>>> Sunan Kalijaga Mundur sebagai Kuasa Hukum Erin Taulany

Sejarah di berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan jaringan rel sering kali didasari oleh misi pembangunan wilayah.

Negara hadir untuk memecah isolasi daerah dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru demi pemerataan.

Oleh karena itu, ketika negara melepas kendali atas prasarana, fungsi pelayanan publik tersebut secara otomatis akan ikut melemah.

Kendali administratif dan kemampuan menjalankan visi pembangunan nasional menjadi taruhan utama dalam kebijakan ini.

Dalam tahap lebih lanjut, regulator seharusnya mampu mengelola ekosistem yang terdiri dari banyak operator (multioperator).

Pemerintah berperan sebagai pengatur konsesi serta wasit yang adil bagi seluruh pihak yang menggunakan infrastruktur rel yang sama.

Model pengelolaan seperti ini sudah menjadi praktik lazim di negara maju seperti Amerika Serikat.

Di sana, mekanisme sewa lintas atau penggunaan jaringan rel oleh operator yang berbeda sudah berjalan secara umum.