"Jangan dibangun opini seolah negara tidak boleh hadir membantu rakyat. Justru melalui program seperti ini, negara memastikan manfaat Iduladha dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan," tuturnya.

Bahtra juga menilai polemik mengenai sumber anggaran sapi kurban lebih banyak bernuansa politik dibanding membahas manfaat program bagi masyarakat.

"Yang terpenting adalah rakyat menerima manfaat, program berjalan sesuai aturan negara, dan ekonomi masyarakat ikut bergerak. Jangan semua hal dipolitisasi hanya untuk membangun opini negatif," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiontoro menyampaikan pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo tahun ini menelan anggaran sekitar Rp100 miliar.

Anggaran tersebut berasal dari APBN melalui pos bantuan kemasyarakatan presiden. Nilai pengadaan sapi di tiap daerah berbeda karena dipengaruhi bobot hewan dan lokasi pembelian.

"Jadi, sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi, harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar," ujar Juri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).