Pemerintah resmi meluncurkan Program Vokasi Nasional pada kuartal kedua 2026. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp2,12 triliun.

Program ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi. Tujuannya meningkatkan keterampilan industri masyarakat.

>>> Asus Luncurkan ROG Zephyrus G14, Laptop Gaming Tipis dengan AI

Proyeksi kepesertaan ditargetkan menjaring total 270 ribu orang. Rinciannya mencakup 220 ribu alumni SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Rincian Program

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rincian sasaran dan anggaran.

"Program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang ter-PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menambahkan bahwa kurikulum pelatihan telah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pelaksanaan pembelajaran tersebar di berbagai balai latihan kerja di seluruh Indonesia.

"Program ini dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD," kata Yassierli saat meninjau pelaksanaan PVN Batch I Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jumat (19/4/2026).

Di BBPVP Bandung, gelombang pertama diikuti 512 peserta.

>>> 105 Ucapan Idul Adha 2026 Terlengkap untuk Media Sosial dan Keluarga

Kompetensi yang diajarkan meliputi pengoperasian forklift, barista, pembuatan roti dan kue, serta desain tiga dimensi berbasis computer-aided design (CAD).

Metode pembelajaran menggunakan sistem project-based learning. Penerapannya langsung pada program pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas.

Pihak balai telah mengoptimalkan fasilitas penunjang dan instruktur bersertifikasi.

Selama pendidikan, peserta mendapat fasilitas gratis berupa konsumsi harian, dana transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kementerian Ketenagakerjaan memproyeksikan target lebih luas sepanjang Tahun Anggaran 2026 melalui pendanaan APBN. Program ini diprioritaskan bagi lulusan pendidikan menengah atas tanpa dipungut biaya.

>>> Ferrari Luncurkan Mobil Listrik Perdana Luce dengan Desain Ikonis Apple

"Harapannya, peserta tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga siap berkontribusi di dunia industri," ujar Yassierli.