Skema Insentif EV Baru Dinilai Perkuat Hilirisasi Nikel
Pemberian insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel dinilai dapat mempercepat integrasi industri nikel nasional dengan ekosistem domestik.
Kebijakan penyaluran insentif oleh pemerintah tersebut rencananya akan dimulai pada Juni 2026 dengan kuota awal sebanyak 100.000 unit kendaraan.
Detail Insentif
Formulasi kebijakan baru ini mencakup Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk mobil listrik berbasis nikel atau nickel-manganese-cobalt (NMC).
Sementara itu, mobil listrik berteknologi baterai nonnikel hanya akan memperoleh PPN DTP sebesar 40%, didampingi subsidi sepeda motor listrik Rp5 juta per unit.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai skema baru ini lebih selektif dalam membedakan insentif berdasarkan jenis baterai.
Langkah tersebut dipandang merefleksikan arah kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan hilirisasi nikel lokal sekaligus menekan impor kendaraan utuh.
"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif.
Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Pasar Kendaraan Listrik
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan volume penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) terus meningkat dari 56.204 unit pada 2024 menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.
Namun, pasar dalam negeri saat ini masih didominasi oleh teknologi baterai lithium iron phosphate (LFP) yang komponennya belum diproduksi secara domestik.
Secara rinci, penjualan kendaraan listrik berbasis LFP pada 2024 menguasai 83,3% pasar atau setara 46.814 unit, sedangkan tipe NMC bermuatan 16,7% atau 9.390 unit.
Update Terbaru
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






