Alih Fungsi Lahan Ancam Kelestarian Subak di Denpasar
Alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman mengancam kelestarian sistem irigasi tradisional subak di Kota Denpasar, Bali.
Data terkini menunjukkan luasan lahan subak aktif di wilayah itu hanya tersisa sekitar 1.915 hektare.
Kondisi ini memicu kekhawatiran dari kalangan akademisi.
Ketua Unit Subak Universitas Udayana, I Ketut Suamba, menilai penyusutan lahan dapat membahayakan stabilitas pangan, lingkungan, dan kelestarian budaya lokal.
"Subak tidak hanya menyediakan pangan beras, tetapi sangat erat kaitannya dengan aspek sosial dan budaya," kata Suamba, Rabu (20/5).
Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap ketahanan pangan beras akan nyata seiring berkurangnya luasan subak secara berkala.
"Apalagi sekarang arahnya sudah kedaulatan pangan yang berarti ketersediaan mencukupi, terjangkau, dan dihasilkan sendiri khususnya Bali termasuk Kota Denpasar," jelasnya.
Suamba mendorong pemerintah daerah menerapkan regulasi perlindungan lahan pertanian secara ketat. Ia juga menyarankan subsidi input dan output, serta sinergi subak dengan pariwisata melalui agrowisata atau agroekowisata.
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar, AA Gde Bayu Brahmasta, mengonfirmasi bahwa subak paling kritis akibat pembangunan rumah tinggal berada di Denpasar Selatan dan Denpasar Utara.
"Itu termasuk sawah dan tanaman hortikultura, bukan sawah saja," tuturnya, Rabu (13/5).
Menurut data Dinas Pertanian, 42 subak tersebar di empat kecamatan: 8 subak di Denpasar Barat, 10 subak di Denpasar Selatan, 10 subak di Denpasar Utara, dan 14 subak di Denpasar Timur.
Lahan yang tercatat aktif masih bisa ditanami dan mendapat bantuan beragam, seperti bibit.
Upaya perlindungan subak didukung kolaborasi dengan desa adat dan pemanfaatan subak sebagai agrowisata. "Desa adat sudah memiliki perarem (aturan adat) yang mengikat soal subak," jelas Brahmasta.
Regulasi yang mendukung antara lain Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2021-2041.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






