Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil sumpah jabatan terhadap 884 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Prosesi pelantikan massal tersebut dilaksanakan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (20/5/2026).

>>> Masyarakat Cari Tahu Weton Pernikahan Lewat Kalender Jawa Online Hari Ini 21 Mei 2026

Para pejabat yang dilantik meliputi posisi administrator, pengawas, ketua kelompok, ketua subkelompok, hingga kepala puskesmas. Melalui perombakan ini, jajaran baru dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pesan Pramono: Pelayanan Terbaik dan Birokrasi Efisien

"Amanah yang Bapak-Ibu emban bukan sekadar penugasan jabatan melainkan kepercayaan untuk menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Jakarta," kata Pramono.

Peningkatan efisiensi birokrasi menjadi poin utama yang ditekankan. Pramono menegaskan bahwa aparatur pemerintah harus mampu bekerja secara cepat dan memberikan kenyamanan bagi warga.

"Secara khusus saya berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif dan transparan.

Lahirkanlah inovasi, bangun budaya kerja, etos kerja yang sehat dan kondusif.

Berikan pelayanan publik yang cepat, nyaman dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

>>> Gempa Magnitudo 4,5 Guncang Simeulue Aceh Akibat Subduksi Lempeng

Prioritas Penanganan Sampah

Selain pelayanan, sektor lingkungan hidup menjadi perhatian serius. Masalah pengelolaan limbah di ibu kota menjadi prioritas mendesak yang membutuhkan penanganan segera dari seluruh instansi terkait.

"Permasalahan sampah juga menjadi urgensi yang harus dikerjakan bersama. Saya minta kepada seluruh jajaran Pemerintah DKI Jakarta agar mempercepat, mengakselerasi implementasi gerakan pilah sampah," tutur Pramono.

Penurunan Kawasan Kumuh

Gubernur juga membeberkan data perkembangan wilayah menjelang HUT Kota Jakarta ke-499. Salah satu pencapaian adalah reduksi signifikan pada area permukiman padat.

"Hal ini menandakan bahwa arah pembangunan Jakarta telah menyentuh sampai lingkungan masyarakat di tingkat paling bawah," ujar Pramono.

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, jumlah kawasan RW kumuh di ibu kota menurun drastis.

>>> BMKG Catat Gempa Beruntun Guncang Sukabumi dan Pangandaran

Angka wilayah kumuh pada tahun 2017 mencapai 445 RW, kini menyusut hingga tersisa 211 RW pada tahun 2026.