Pemerintah AS memberikan pengecualian untuk komoditas vital seperti minyak dan gas bumi, serta barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Seorang pejabat senior Gedung Putih menyatakan presiden tidak akan membiarkan kebijakan perdagangannya terhambat hanya karena instrumen hukum dibatasi pengadilan.

Kebijakan ini memicu penolakan dari sejumlah negara, termasuk Brasil yang menolak tarif 12,5 persen dan menyerukan prinsip timbal balik.

Bagi konsumen AS, perubahan tarif diproyeksikan tidak langsung memicu kenaikan harga barang dalam waktu dekat.

Namun, situasi dapat berubah dalam beberapa minggu atau bulan mendatang seiring penyelidikan lanjutan yang tengah berjalan.

Para ahli menilai tarif berbasis Pasal 301 lebih kuat secara hukum karena terbukti bertahan dari gugatan di pengadilan dan dapat diberlakukan tanpa batas waktu.

>>> Jembatan Terlebar di Dunia Senilai Rp178 Triliun, Bisa Dilewati Gratis

Pemerintah AS juga terus mengeksplorasi opsi lain untuk menaikkan pajak perbatasan, termasuk rencana tarif 50 persen untuk produk tertentu dari Kanada.