Mayoritas masyarakat NTT bergantung pada sepeda motor sebagai sarana mencari nafkah, seperti ojek, pedagang kecil, petani, dan nelayan.

Jika mereka tidak bisa membeli Pertalite dan beralih ke BBM nonsubsidi, biaya operasional meningkat dan dapat mengurangi pendapatan usaha mikro.

Ia juga menyoroti mekanisme pengawasan di SPBU yang memerlukan biaya operasional besar, terutama di wilayah kepulauan.

"Di tengah upaya efisiensi anggaran, perlu dihitung apakah biaya pengawasan sebanding dengan tambahan penerimaan pajak," tuturnya.

Rolland mengingatkan potensi masyarakat beralih membeli BBM di pengecer atau Pertamini jika akses di SPBU dibatasi.

Hal ini justru dapat menghambat tujuan kebijakan dan mengganggu program BBM Satu Harga.

Ia mendorong pendekatan yang mempermudah kepatuhan, seperti perluasan e-Samsat, Samsat Keliling, pembayaran bertahap, atau relaksasi denda.

>>> Solo Leveling on Ice Umumkan Pemeran Baru Sung Jinwoo untuk Pertunjukan Agustus di Seoul

"Tujuan meningkatkan kepatuhan pajak tetap harus didukung, namun cara mencapainya perlu efektif, efisien, dan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap subsidi," pungkasnya.