Analisis yang akurat dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan defisit.

Ono menegaskan seluruh keputusan terkait penutupan defisit harus didasarkan pada data yang komprehensif.

>>> G-Dragon Dikaitkan dengan Aktor Terpidana Yoo Ah In, Publik Bereaksi

Pemerintah dapat menentukan langkah paling tepat, baik melalui efisiensi belanja, pembiayaan, maupun penyesuaian program sesuai kemampuan fiskal daerah.

DPRD juga mengingatkan agar program-program prioritas pemerintah tetap berjalan sehingga pelayanan publik tidak terganggu akibat penyesuaian anggaran.

Ekonomi Daerah dan Kinerja BUMD

Di sisi lain, DPRD menilai kondisi ekonomi daerah perlu dicermati lebih mendalam.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat sebesar 5,85 persen, DPRD memandang capaian tersebut masih dipengaruhi tingginya belanja pemerintah sehingga kondisi ekonomi riil masyarakat tetap perlu menjadi perhatian.

DPRD mencermati sejumlah tantangan yang masih dihadapi masyarakat, seperti melemahnya daya beli, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga barang, serta tekanan terhadap sektor industri yang berpotensi memengaruhi konsumsi dan investasi.

Karena itu, DPRD meminta Pemprov Jabar menghitung secara cermat seluruh komponen pendapatan, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan sumber pendapatan lainnya agar tidak terjadi kesalahan proyeksi pada Perubahan APBD 2026.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD juga menyoroti kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

DPRD menilai kontribusi pendapatan daerah masih didominasi oleh Bank BJB dan PT Migas Hulu Jabar (MUJ), sementara sejumlah BUMD lainnya masih memerlukan peningkatan kinerja.

DPRD mendukung langkah restrukturisasi BUMD melalui pembentukan holding maupun merger perusahaan daerah untuk meningkatkan efisiensi usaha dan memperbesar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Selain restrukturisasi BUMD, DPRD juga mendorong optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemprov Jabar sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat melalui penambahan pajak atau retribusi baru.

>>> Komdigi Beri Tenggat 3 Juli, 25 PSE Terancam Diblokir

Melalui penguatan koordinasi antara DPRD dan Pemprov Jabar, DPRD berharap pengelolaan APBD dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.