DPRD Jawa Barat telah menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada DPR RI, mencakup isu pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, kemiskinan, pengangguran, hingga kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengatakan aspirasi tersebut merupakan hasil aksi penyampaian pendapat sepanjang Juni 2026 dan telah ditindaklanjuti melalui surat resmi ke DPR RI.

>>> Indonesia Darurat TBC, DPR Dorong MBG Jadi Senjata Lawan Penyakit Mematikan

"Kami telah menerima, menampung, dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Buky didampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin, Kamis (26/6/2026).

Menurut Buky, stabilitas ekonomi nasional menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Masukan terkait pelemahan rupiah dan tantangan kedaulatan ekonomi telah diteruskan untuk menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan.

DPRD Jawa Barat juga menyoroti dampak kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

"Kebijakan energi harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok menengah dan berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap tekanan inflasi," ujarnya.

Aspirasi yang diterima juga menyoroti kemiskinan dan pengangguran.

>>> PLN Bangun Sarana Air Bersih di Bandung, Tingkatkan Kualitas Hidup Warga

DPRD Jabar mendorong kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kualitas SDM melalui akses pendidikan yang merata.

Di bidang sosial, masyarakat meminta evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak.

Buky mengatakan seluruh aspirasi yang diterima pada 11 Juni 2026 telah disampaikan ke DPR RI.

Aspirasi tambahan dari organisasi mahasiswa pada 22 Juni 2026 juga telah diteruskan sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional.

Selain isu ekonomi, aspirasi mencakup evaluasi regulasi TNI dan Polri, percepatan RUU Perampasan Aset, penguatan HAM, kebebasan beragama, serta penanganan persoalan sosial dan lingkungan.

Buky menegaskan partisipasi mahasiswa, aktivis, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan mengawal pembangunan yang inklusif.

>>> Jenazah Tersangka Penembakan di Jalan Tol Kansas City Ditemukan di Ruang Bawah Tanah Rumah Keluarga

"DPRD Jawa Barat berharap berbagai masukan masyarakat dapat berkontribusi dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional, menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di Jawa Barat dan Indonesia," katanya.