Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dede Yusuf mendorong pemerintah pusat untuk membiayai penuh gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan ini disampaikan untuk meringankan tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini menanggung beban belanja pegawai.

>>> Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lawan Polda Metro Jaya di Kasus Ijazah Jokowi

"Kami berharap dalam Panja TKD ini, gaji PPPK dan PPPK paruh waktu ini bisa ditarik menjadi dukungan APBN," ujar Dede Yusuf.

Menurut Dede, kebutuhan anggaran untuk membiayai PPPK secara nasional masih relatif terjangkau dibandingkan kapasitas fiskal pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, sejumlah sumber pendapatan yang sebelumnya menjadi bagian daerah kini telah banyak dikelola pemerintah pusat.

"Sebetulnya tidak terlalu besar, hanya sekian belas triliun.

Bagi APBN tentunya ini cukup bisa untuk melaksanakannya, karena sudah cukup banyak pembiayaan daerah seperti dana bagi hasil dan lain-lain itu sekarang sudah dikelola oleh pusat," jelasnya.

Komitmen Awal Pemerintah

Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan komitmen awal pemerintah saat membuka formasi PPPK, terutama bagi guru dan tenaga kependidikan.

>>> Dewan Parole Massachusetts Tolak Pembebasan Pembunuh Trooper George Hanna

Saat itu, menurut Dede, pemerintah sempat menyampaikan bahwa pembiayaan gaji akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

"Karena dulu juga kita membukanya, saya masih ingat di sini ada Ibu Sekjen Kemendikbud, kita mendorong guru dan tenaga pendidikan itu untuk mendapatkan gaji sebetulnya dari pusat.

Namun dalam pelaksanaannya di tengah jalan, dilarikan kembali ke daerah," ujarnya.

Dede menilai beban belanja pegawai yang terus meningkat berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penambahan dukungan fiskal melalui transfer ke daerah atau skema pembiayaan lain yang dapat meringankan APBD, terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan keuangan terbatas.

>>> Mantan Kepala Polisi Sherborn Dapat Ganti Rugi Rp19 Miliar

"Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pemerintah dan bisa meningkatkan atau menambah transfer keuangan daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memang tidak sanggup," pungkas Dede Yusuf.